Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi yang merajalela di lingkungan birokrasi, BUMN, dan BUMD harus segera ditangani secara serius. Fenomena ini tak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Prabowo menyatakan bahwa korupsi merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini dan tidak boleh ditutupi.
tutur Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
Di awal 2025, pemerintah mengidentifikasi dan berhasil menyelamatkan dana APBN sebesar Rp 300 triliun yang rawan terhadap korupsi, seperti biaya perjalanan dinas dan anggaran perlengkapan kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,”
jelas Prabowo.
Prabowo juga menyoroti kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang dikenal sebagai “net outflow of national wealth.” Jika dibiarkan terus terjadi, hal ini dapat menyebabkan Indonesia menjadi negara gagal. Pemerintah berencana mengambil langkah strategis, meskipun mungkin tidak populer, untuk menjaga kekayaan nasional.
Ia juga menjelaskan bahwa meski ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5% selama tujuh tahun terakhir, banyak rakyat yang belum merasakan manfaatnya. Masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan, menjual hasil pertanian, dan mengakses layanan kesehatan.
Dalam pidatonya, Prabowo tetap menyampaikan berita baik berupa pertumbuhan ekonomi 5,12% pada Kuartal II 2025 dan kenaikan realisasi investasi Semester I 2025 sebesar Rp 942 triliun, yang meningkat 13,6% dari tahun lalu. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,”
imbuhnya. (N-7)
—
