Di tengah pemangkasan anggaran Dinas Sumber Daya Air, Pemerintah Provinsi Jakarta diminta tetap memprioritaskan penanganan banjir. Menurut Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, meskipun mengalami pengurangan dana yang cukup besar pada tahun anggaran 2026, program penanganan banjir harus tetap menjadi prioritas. Yuke tidak memberikan rincian mengenai besaran pemangkasan tersebut.
Yuke menyatakan bahwa efisiensi anggaran pada Dinas Sumber Daya Air seharusnya tidak mengganggu prioritas penanganan banjir oleh Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung. “Anggarannya itu kan memang besar dan pemotongannya signifikan. Tapi karena ini program strategis dan sudah masuk dalam instruksi gubernur, pengendalian banjir tetap harus jadi prioritas,”
ungkapnya di Kantor DPRD Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dia percaya bahwa anggaran di tingkat dinas dan suku dinas masih cukup untuk menjalankan semua program utama dan menangani berbagai aduan masyarakat. “Banyak pengaduan dari masyarakat yang belum terpenuhi. Kami minta agar itu tidak diabaikan dan tetap diutamakan,”
ucapnya. Ia juga memastikan pengoptimalan proyek multiyears di Dinas Sumber Daya Air agar tidak ada pergeseran termin. “Walaupun pemotongan cukup besar, kami pastikan seluruh program di dinas dan Sudin mencukupi untuk menangani pengendalian banjir,”
ujarnya.
