Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025) turun ke jalan dalam sebuah aksi demonstrasi yang awalnya berlangsung damai. Namun, demonstrasi ini berubah menjadi kericuhan setelah warga menuntut Bupati Sudewo mundur.
Dikutip dari jawapos.com, kemarahan massa memuncak hingga mengakibatkan pembakaran mobil kepolisian di depan rumah dinas Kapolres Pati. Aksi ini terjadi setelah ribuan warga yang berkumpul di Pendopo Kabupaten bergerak ke lokasi lain untuk menyuarakan aspirasi terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibatalkan sebelumnya.
Laporan dari Kantor Berita Antara mengungkapkan bahwa demonstrasi ini dipicu oleh dugaan arogansi Bupati Sudewo. Husen dan Syaiful Ayubi, sebagai pemimpin aksi, meminta massa agar tetap tenang dan tidak bertindak anarkis selama demonstrasi. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga sikap santun dan damai sebagai ciri warga Pati yang beradab.
Pada hari yang sama, Bupati Sudewo mencoba menemui demonstran dan meminta maaf atas kebijakan yang telah diambil. Namun, penampilan Sudewo di hadapan massa justru memicu kericuhan lebih lanjut“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,”
. Demonstran yang semula damai, bertindak agresif dengan melempar botol dan sandal ke arah bupati, memaksa Sudewo mundur ke dalam kantor bupati demi keselamatan.
Di tingkat pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang pro-rakyat. Tito mengingatkan kepala daerah bahwa semua kebijakan harus mempertimbangkan kemampuan sosial masyarakat“Saya minta kepala daerah lain dalam membuat kebijakan-kebijakan jangan hanya melihat aspek normatif hukum, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial, dampaknya ke masyarakat gimana,”
. Ia juga menyoroti bahwa retribusi untuk mendukung pendapatan daerah harus seimbang dengan kondisi masyarakat setempat“Jangan disamaratakan, ada masyarakat yang mampu, ada juga yang tidak mampu, kenaikan Rp10.000-Rp15.000 itu berarti bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi, saya minta mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya tolong dalam membuat kebijakan itu betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek sosial kemampuan masyarakat,”
.
