Revitalisasi tambak tahap pertama di pantai utara (pantura) Jawa Barat diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Selain memberikan lapangan kerja, program ini juga berpotensi menyediakan perumahan bagi tenaga kerja yang terlibat.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat diharapkan, di samping investasi lebih dari Rp26 triliun yang akan dialokasikan untuk wilayah pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Untuk mendukung ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan gizi dengan protein ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi 78 ribu hektare tambak di pantai utara Jawa yang kurang produktif.
Revitalisasi ini akan dimulai pada tahun 2025, dengan tahap pertama mencakup 20.413,25 hektare tambak di lahan milik pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Tanggal 25 Juni 2025 menandai penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sinergi pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.
Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Nota Kesepakatan lainnya juga ditandatangani antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan pemerintah daerah di empat kabupaten mengenai sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya.
—
