Presiden Prabowo Subianto mengundang investor asing dari negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, negara-negara Eropa, dan Timur Tengah untuk mengambil bagian dalam pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di Pantai Utara Jawa.
Ajakan ini disampaikan oleh Prabowo dalam pidatonya saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).
“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,”
kata Prabowo.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memulai proyek strategis nasional Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa, yang sangat penting untuk mengantisipasi ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.
“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,”
kata dia.
Prabowo mengungkapkan bahwa proyek tersebut akan memiliki panjang 500 kilometer, menjangkau dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, yang telah direncanakan sejak 1995. Estimasi biaya pembangunan mencapai US$ 80 miliar, dan fase awal di Teluk Jakarta diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,”
kata Prabowo.
Dalam memulai proyek besar ini, Prabowo mengumumkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa untuk memastikan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pembiayaan tahap awal proyek di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,”
jelas Prabowo.
—
