Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, menyerukan agar pemerintah memperketat proses seleksi penerima beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hal ini mencuat setelah pernyataan dari DS, seorang mantan penerima beasiswa, yang dianggap tidak mencerminkan nilai nasionalisme dan dugaan pelanggaran komitmen oleh suaminya.
Habib menekankan bahwa setiap penerima beasiswa LPDP harus menunjukkan integritas dan komitmen penuh terhadap kesepakatan, mengingat dana yang digunakan adalah milik negara “Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,”
kata Habib di Jakarta, Senin. Dia mengingatkan bahwa tanggung jawab penerima beasiswa sangat besar, baik secara moral maupun hukum.
Lebih lanjut, Habib melihat insiden ini sebagai peringatan bahwa integritas dan komitmen kebangsaan harus menjadi bagian utama dari seleksi beasiswa, bukan hanya kecakapan akademik. Ia menegaskan bahwa program LPDP bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM anak bangsa yang dapat memberikan manfaat luas bagi negara. Habib juga mendukung langkah LPDP untuk memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dan pemberian sanksi jika terdapat pelanggaran “Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,”
kata Habib.
—
