Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% untuk tahun 2025 dan optimistis bahwa target ini dapat dicapai. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rasa optimis ini kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Target 5,2% tahun ini, insya Allah tercapai. Dan, pada kuartal keempat juga insya Allah, kenaikannya di atas 5,4%,”
kata Airlangga.
Menyoroti aspek stabilitas ekonomi nasional, Airlangga menjelaskan berbagai indikator makro ekonomi, usaha meningkatkan konsumsi akhir tahun, dan penguatan kesejahteraan ekonomi keluarga.
“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, termasuk indeks harga saham gabungan all time high dan sejak Januari naik 20%. Ini salah satu tertinggi di Asia,”
kata dia.
Airlangga juga melaporkan bahwa neraca perdagangan serta transaksi berjalan masih menunjukkan surplus dengan cadangan devisa yang tetap tinggi. Pertumbuhan kredit nasional terus positif berkat dukungan likuiditas yang kuat, yang diharapkan akan memberikan dampak positif pada perekonomian di masa mendatang.
“Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan, uang premier yang digelontorin Pak Menkeu juga tinggi. Tumbuh 13,3%, Rp 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif, Pak Presiden,”
ujarnya.
Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ini, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat melalui program belanja Natal dan Tahun Baru (Nataru), baik melalui platform daring maupun ritel nasional. Sementara itu, sektor pariwisata terus dipacu dengan berbagai agenda nasional sepanjang bulan Desember.
“Ada 37 event di bulan Desember ini sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden,”
ungkapnya.
Airlangga juga mengusulkan kebijakan fleksibilitas kerja untuk mendukung mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun.
“Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,”
ujarnya.
Menurut Airlangga, penguatan kebijakan kesejahteraan ekonomi keluarga dilakukan melalui perubahan Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dan menguatnya inklusi keuangan nasional.
“Inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik, 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, 62%,”
kata dia.
